Perekonomian Indonesia

1.    Sebutkan dan jelaskan, gambaran umum masa perekonomian yang pernah berlaku di Indonesia sampai dengan tahun 2008 ?

pada masa awal kemerdekaan perekonomian Indonesia amat terpuruk, inflasi yang sangat tinggi pada masa itu disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Semakin beragam dan banyaknya mata uang tersebut menyebabkan inflasi yang sangat tinggi di Indonesia. Pada masa itu ditetapkan nilai mata uang rupiah jepang Rp 100 adalah sama dengan Rp 1 mata uang ORI.  Kemudian keadaan diperparah dengan adanya blokade laut oleh Belanda sejak November 1946 sehingga kegiatan ekspor-impor Indonesia terhenti. Kemudian pada tahun 1947 dan 1948 belanda mengadakan Agresi Militer yang semakin menguras kas negara guna membiayai persenjataan untuk melawan agresi militer tersebut. Ditengah kesulitan ekonomi tersebut pemerintah RI melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya antara lain dengan cara Program Pinjaman Nasional yang dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946, mengadakan upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia sehingga kegiatan ekspr-impor agak terbantu. Kemudian diadakan Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan. Masa periode demokrasi liberal, disebut demikian karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka. Pada masa ini perekonomian masih belum stabil disebabkan karena silih bergantinya kabinet karena pergolakan politik dalam negeri. Tingkat produksi yang terus merosot dan inflasi yang mencapai 50% menyebabkan APBN defisit. Hal ini disikapi dengan membuat kebijakan Gunting Syarifudinyaitu memotong nilai uang/sanering untuk mengurangi jumlah mata uang beredar sehingga tingkat inflasi turun. Upaya lainnya yang ditempuh yaitu menasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. Mencanangkan Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Dan upaya pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut. Masa perkembangan perekonomian Indonesia adalah masa Demokrasi Terpimpin, sesuai namanya pada masa ini system ekonomi cenderung bersifat terpusat/komando yang dikendalikan penuh oleh negara, dengan system ekonomi ini diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (Mazhab Sosialisme). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia. Kebijakan-kebijakan tersebut di antaranya dengan menurunkan nilai uang/devaluasi pada 25 agustus 1959 dari Rp500 menjadi Rp50,  Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan bank yang melebihi 25000 dibekukan. Kemudian dibentuk pula Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan keadaan yang buruk bagi perekonomian Indonesia bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%. Kemudian pemerintah menetapkan devaluasi  kembali pada 13 Desember 1965 akan tetapi hal itu justru malah meningkatkan inflasi karena tidak berjalan semestinya di masyarakat. Orde Baru, pada masa ini perekonomian mulai membaik, fokus perekonomian yaitu mengendalikan inflasi yang begitu besar pada masa orde lama. Kebijakan-kebijakan yang dianut pada masa ini condong kepada teori Keynesian tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Jadi, dalam kondisi-kondisi dan masalah-masalah tertentu, pasar tidak dibiarkan menentukan sendiri. Misalnya dalam penentuan UMR dan perluasan kesempatan kerja. Kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan yaitu kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran pembangunan, dan peradilan. Semua itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan lima tahun). Hasilnya, pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat seperti angka partisipasi pendidikan dan penurunan angka kematian bayi, dan industrialisasi yang meningkat pesat. Pemerintah juga berhasil menggalakkan preventive checks untuk menekan jumlah kelahiran lewat KB dan pengaturan usia minimum orang yang akan menikah. Namun dampak negatifnya adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan dan antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam, serta penumpukan utang luar negeri. Disamping itu, pembangunan menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi dan nepotisme. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil. Sehingga meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh. Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan imbas dari ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang paling buruk. Harga-harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi. Setelah terjadi krisis multidimensi pada 1998, berakhir sudah masa orde baru yang ditandai dengan mundurnya Soeharto dan selanjutnya dimulai babak baru yang disebut era reformasi hingga sekarang. Masa reformasi, perkembangan perekonomian mulai mengalami perbaikan semenjak krisis ekonomi 1998, hal ini ditandai dengan lunasnya hutang kepada IMF dan menguatnya nilai tukar rupiah. Dalam periode reformasi terdapat pula kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Selain itu, pada masa kepemimpinan SBY terdapat kebijakan yang populer yaitu dengan mengurangi subsidi BBM yang diakibatkan oleh naiknya harga minyak dunia sehingga membuat harga BBM di masyarkat naik. Subsidi BBM ini dialihkan ke sektor lain yaitu sektor pendidikan dan sektor lain yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hingga tahun 2008, pemerintah cukup mampu mengurangi inflasi hingga bertahan 4-5% per tahun, selain itu pemerintah juga mampu mengatasi terjangan krisis global yang melanda dunia pada tahun 2008.

2.    Jelaskan, apa yang dimaksud dengan Pendapatan Nasional ? Sebutkan dan jelaskan tentang Pendekatan Perhitungan Pendapatan Nasional ?

Pendapatan nasional adalah merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama satu tahun. Pendapatan nasional merupakan salah satu variabel penting untuk menghitung prestasi ekonomi suatu negara karena kita dapat mengetahui bagaimana pertumbuhan ekonomi suatu negara dari tahun ke tahun. Konsep pendapatan nasional di antaranya adalah (1). Produk Domestik Bruto, merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. (2). Produk Nasional Bruto (Gross National Product) atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun; termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut. (3). Pendapatan Nasional Neto (Net National Income) adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dll. (4). Pendapatan perseorangan (Personal Income) adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer (transfer payment). Transfer payment adalah penerimaan – penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu, contoh pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus dikurangi dengan pajak laba perusahaan (pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada pemerintah), laba yang tidak dibagi (sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu misalnya keperluan perluasan perusahaan), dan iuran pensiun (iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak lagi bekerja). (5). Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income) adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan. Untuk menghitung pendapatan nasional ada beberapa metode yang digunakan yaitu 1.) Metode Produksi, menurut metode produksi PDB adalah jumlah nilai output yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu satu tahun. Yang dimaksud unit disini adalah 11 unit produksi yang meliputi pertanian, pertambangan dan penggalian, industry pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, pengangkutan dan komunikasi, bank dan lembaga bukan bank, sewa rumah, pemerintahan dan jasa-jasa. Dalam menghitung pendapatan nasional metode produksi digunakan rumus yaitu Y = [(Q1 X P1) + (Q2 X P2) + (Qn X Pn) ……]. 2.) metode Pendapatan, menurut metode ini PDB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi dalam masing-masing sector dalam jangka waktu satu tahun. Semuanya dihitung tanpa dikuarangi pajak penghasilan dan pajak langsung lain. Untuk menghitung PDB digunakan rumus PDB = NTB1 + NTB2 + …..NTB9, dimana NTB adalah Nilai Tambah Bruto. Rumus lain yang bias digunakan yaitu dengan menjumlahkan seluruh imbal jasa faktor produksi tersebut yang meliputi sewa atas faktor produksi tanah(rent), upah atas tenaga kerja(wages), bunga atas modal(interest), dan laba atas penjualan(profit). Dapat dituliskan sebagai berikut PDB = r+w+i+p. 3.) metode yang terakhir adalah metode Pengeluaran, yaitu metode penghitungan pendapatan nasional dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran rumah tangga ekonomi (RTK, RTP, RTG, RT Luar Negeri) selama jangka waktu satu tahun. Untuk itu dapat digunakan rumus PDB = C + I +G + (X-M).

3.    Jelaskan, apa yang dimaksud dengan Pertumbuhan Ekonomi dalam suatu Negara? Jelaskan, bagaimana cara perhitungan Pertumbuhan Ekonomi Negara?

Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil. Definisi pertumbuhan ekonomi yang lain adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi bila terjadi  kenaikan output perkapita. Untuk mencapai kenaikan output per kapita tidaklah mudah terutama bagi negara yang jumlah penduduknya tinggi seperti Indonesia. Kenaikan jumlah penduduk tiap tahun menyebabkan naiknya kebutuhan konsumsi sehari-hari, untuk itu kenaikan jumlah pendapatan mutlak diperlukan, sehingga harus diiringi dengan bertambahnya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah. Penyebab rendahnya pendapatan di negara-negara sedang berkembang adalah akibat pertambahan penduduk yang sangat cepat, sementara tak ada kekuatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi berupa pertambahan kuantitas dan kualitas sumber alam, kapital, dan kemajuan teknologi. Hal semacam itu disebut dengan peningkatan output agregat atau PDB. PDB tersebut dihitung dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut M. Suparko, selain dengan menghitung PDB, pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat pula diketahui dengan melihat pendapatan perkapita dan pendapatan per jam kerja. M. Suparko beralasan bahwa menghitung pendapatan per kapita merupakan ukuran yang lebih tepat karena mempertimbangkan jumlah penduduk, sedangkan pendapatan per jam kerja ia beralasan bahwa suatu negara dapat dikatakan lebih maju dibanding negara lain bila mempunyai tingkat pendapatan atau upah per jam kerja yang lebih tinggi dibanding upah per jam kerja negara lain untuk jenis pekerjaan yang sama. Sementara itu untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara  dapat digunakan rumus g = {(PDBs-PDBk)/PDBk} x 100%, dimana g seperti pembagian tenaga kerja (semacam spesialisasi) yang dapat mendorong peningkatan output dan kenaikan konsumsi masyarakat.

4.    Jelaskan, kenapa Pendapatan Per kapita Indonesia lebih rendah bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga sesama anggota ASEAN?

Pendapatan perkapita didapatkan dari jumlah pendapatan nasional suatu negara dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara. Yang menjadi penyebab mengapa pendapatan perkapita Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga sesama anggota ASEAN adalah karena laju pertumbuhan penduduk yang cepat  dan tidak diimbangi dengan meningkatnya jumlah pendapatan nasional di Negara Indonesia. Apabila dianalisis lebih jauh, maka jumlah penduduk yang banyak inilah yang menyebabkan pendapatan perkapita Indonesia menjadi rendah. Hal ini disebabkan karena perhitungan pendapatan perkapita harus membagi antara jumlah pendapatan nasional dengan jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Sedangkan pertambahan jumlah penduduk yang ada di Indonesia tidak terlalu memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap penambahan jumlah pendapatan nasional yang ada sekarang. Jadi jumlah pendapatan nasional yang meningkat tidak terlalu tinggi harus dibagi dengan jumlah penduduk yang meningkat secara drastis dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi karena SDM yang dimiliki Indonesia masih belum bisa bersaing dengan SDM yang dimiliki oleh negara-negara ASEAN lainnya. Sehinga produktifitas penduduk Indonesia masih sangat rendah dibandingkan Negara ASEAN lainnya. Itulah yang menyebabkan pendapatan nasional Indonesia lebih rendah dibanding negara-negara di ASEAN.

5.    Dengan terbitnya UU no.13 tahun 2003tentang ketenaga-kerjaan, jelaskan kenapa semakin banyak terjadi/munculnya pengangguran?

Apabila dilihat dalam UU NO. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam Pasal 156 tentang pemutusan hubungan kerja yang mengatur tentang pesangon menjadi keberatan para pengusaha karena dalam pasal tersebut pengusaha merasa sangat diberatkan bahkan “nyaris diperas oleh Pekerja” sehingga membuat pengusaha berusaha keras untuk mendorong di revisinya Undang-undang ini. Di sisi lain para pekerja keberatan dengan revisi yang dicetuskan oleh Pemerintah dan mendapat sokongan dari pengusaha tersebut. Analisis ekonomi pastilah mengatakan bahwa UU NO. 13 Tahun 2003 tersebut memang menimbulkan distorsi ekonomi. Intervensi pemerintah dengan membuat regulasi pengaturan ketenagakerjaan mengganggu ekonomi pasar yang didasari oleh supply dan demand, dalam situasi ekonomi serba sulit seperti saat ini dengan komposisi supply tenaga kerja sangat besar sedang demand terhadap tenaga kerja sangat kecil menyebabkan tingkat pengangguran sangat tinggi sehingga berimplikasi terhadap tingkat kemiskinan yang makin menggelembung. Kontradiktif dengan tujuan pembangunan nasional. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu, kontrak kerja melalui mekanisme perjanjian kerja maksimal bisa diperpanjang sampai 3 tahun. Perjanjian kerja sendiri dibuat menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 13/2003, ada empat kategori. Pertama, perjanjian kerja magang (pasal 22), kedua, perjanjian kerja waktu tertentu (pasal 56-60) ketiga, perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (pasal 60) dan keempat, perjanjian kerja bersama yang melibatkan serikat pekerja dan pihak manajemen perusahaan (pasal 116). Perusahaan nakal biasanya cenderung mengikat buruhnya bekerja melalui mekanisme perjanjian kerja magang dan perjanjian kerja waktu tertentu. Adapun penggunaan perjanjian kerja waktu tertentu sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai berikut: Pasal 58 (1), perjanjian waktu tertentu dibuat tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. (2) Bila ada syarat masa percobaan kerja maka perjanjian waktu tertentu batal demi hukum. Pasal 59 (1) , perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu dan akan selesai dalam waktu tertentu atau sementara sifatnya. Pasal 59 (2), perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.  Pasal 59 (4), perjanjian kerja waktu tertentu dapat diadakan paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang sekali dalam waktu satu tahun. Pasal 59 (7), perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak memenuhi di antaranya ayat 1 , 2 dan 4 maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Adapun ketentuan perjanjian kerja waktu tidak tertentu di antaranya se sebagai berikut: Pasal 60 (1), perjanjian kerja waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 bulan. Selama masa percobaan, pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku. Pasal 63 (1), dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja yang bersangkutan. Dengan terbitnya UU no.13 tahun 2003 semakin banyak angkatan kerja yang menganggur. Hal ini disebabkan banyak perusahaan nakal yang lebih memilih merekrut pekerja dengan perjanjian kerja magang atau perjanjian kerja waktu tertentu. Jika banyak perusahaan menggunakan cara tersebut untuk merekrut pekerja, maka secara otomatis kerugian banyak diterima oleh si pekerja. Apabila perusahaan menggunakan perjanjian-perjanjian tersebut berarti perusahaan hanya perlu menanggung gaji atau upah pekerja. Sedangkan fasilitas pekerja seperti kesehatan, pesangon, dan lain-lain tidak bias di dapatkan oleh pekerja karena mereka masih berstatus buruh kontrak. Terlebih lagi perusahaan bias mem-PHK pekerja tersebut sewaktu-waktu. Hal tersebut yang menyebabkan angka  pengangguran di Indonesia cukup tinggi. Dengan tidak adanya system perekrutan pekerja yang bersifat tetap dalam kurun waktu yang tak bisa ditentukan, semakin sempitnya lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia, ditambah lagi jumlah penduduk yang semakin bertambah tiap tahunnya, membuat angkatan kerja kesulitan untuk mencari pekerjaan yang tetap. Sehingga, pengangguran masih tetap akan muncul meskipun UU no.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sudah diterbitkan.

6.    Sebutkan dan jelaskan, bagaimana cara Pemerintah RI dalam mengatasi masalah kependudukan secara riil?

Sebagai negara yang sedang berkembang Indonesia memiliki masalah-masalah kependudukan yang cukup serius dan harus segera diatasi. Masalah-masalah kependudukan di Indonesia yaitu: 1. Jumlah penduduk besar. Selain manfaat yang diperoleh, ternyata negara Indonesia yang berpenduduk besar yaitu nomor 4 di dunia menghadapi masalah yang cukup rumit yaitu: a). Pemerintah harus dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup semua penduduk. Dengan kemampuan pemerintah yang terbatas masalah ini sulit diatasi sehingga berakibat seperti masih banyaknya penduduk kekurangan gizi makanan, timbulnya pemukiman kumuh dan banyaknya kriminalitas yang didasari mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. b). Penyediaan lapangan kerja, sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan serta fasilitas sosial lainnya. Dengan kemampuan dana yang terbatas masalah ini cukup sulit diatasi, oleh karena itu pemerintah menggalakkan peran serta sektor swasta untuk mengatasi masalah ini. Peran serta swasta yang telah dilakukan antara lain pembangunan pabrik/industri, sekolah swasta, rumah sakit swasta dan lain-lain. 2. Pertumbuhan penduduk cepat. Secara nasional pertumbuhan penduduk Indonesia masih relatif cepat, walaupun ada kecenderungan menurun. Antara tahun 1961 – 1971 pertumbuhan penduduk sebesar 2,1 % pertahun, tahun 1971 – 1980 sebesar 2,32% pertahun, tahun 1980 – 1990 sebesar 1,98% pertahun, dan periode 1990 – 2000 sebesar 1,6% pertahun. Penurunan pertumbuhan penduduk ini tentunya cukup menggembirakan, hal ini didukung oleh pelaksanaan program keluarga berencana di seluruh tanah air.  3. Persebaran penduduk tidak merata. Persebaran penduduk di Indonesia tidak merata baik persebaran antar pulau, propinsi, kabupaten maupun antara perkotaan dan pedesaan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memeratakan persebaran penduduk adalah :  Pemerataan pembangunan, Penciptaan lapangan kerja di daerah-daerah yang jarang penduduknya dan daerah pedesaan, Pemberian penyuluhan terhadap masyarakat tentang pengelolaan lingkungan alamnya. Untuk mengatasi persebaran penduduk yang tidak merata dilaksanakan program transmigarasi. Tujuan pelaksanaan transmigrasi yaitu: 1). Meratakan persebaran penduduk di Indonesia. 2) .Peningkatan taraf hidup transmigran. 3). Pengolahan sumber daya alam. 4).  Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. 5). Menyediakan lapangan kerja bagi transmigran. 6). Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. 7).  Meningkatkan pertahanan dan kemananan wilayah Indonesia. 4. Kualitas penduduk rendah. Kualias penduduk seperti yang telah dibahas pada kegiatan 1, tercermin dari tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan. Untuk menaikan pendapatan perkapita, pemerintah melakukan usaha: a). Meningkatkan pengolahan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada. b). Meningkatkan kemampuan bidang teknologi agar mampu mengolah sendiri sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia. c). Memperkecil pertambahan penduduk diantaranya dengan penggalakan program KB dan peningkatan pendidikan. d). Memperbanyak hasil produksi baik produksi pertanian, pertambangan, perindustrian, perdagangan maupun fasilitas jasa (pelayanan). e). Memperluas lapangan kerja agar jumlah pengangguran tiap tahun selalu berkurang. Usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia yaitu: a). Menambah jumlah sekolah dari tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi. b). Menambah jumlah guru (tenaga kependidikan) di semua jenjang pendidikan. c). Pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang telah dimulai tahun ajaran 1994/1995. d). Pemberian bea siswa kepada pelajar dari keluarga tidak mampu tetapi berprestasi di sekolahnya. e). Membangun perpustakaan dan laboratorium di sekolah-sekolah. f). Menambah sarana pendidikan seperti alat ketrampilan dan olah raga. g). Meningkatkan pengetahuan para pendidik (guru/dosen) dengan penataran dan pelatihan. h). Penyempurnaan kurikulum sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. i). Menggalakkan partisipasi pihak swasta untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan ketrampilan. Usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan penduduk Indonesia yaitu: a). Melaksanakan program perbaikan gizi.  b). Perbaikan lingkungan hidup dengan cara mengubah perilaku sehat penduduk, serta melengkapi sarana dan prasarana kesehatan. c). Penambahan jumlah tenaga medis seperti dokter, bidan, dan perawat. d). Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. e) Pembangunan Puskesmas dan rumah sakit. f).Pemberian penyuluhan kesehatan kepada masyarakat. g).Penyediaan air bersih. h). Pembentukan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu).

7.    Jelaskan mengenai transformasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri serta bagaimana dampak yang ditimbulkannya?

Terjadinya perpindahan dari sektor pertanian ke sektor industri karena menurut pemikiran petani, sektor pertanian sudah tidak dapat lagi menjanjikan kesejahteraan. Dan cara berfikir mereka yang menganggap apabila mata pencariaan mereka dialihkan dari sektor pertanian ke sektor industri maka kesejahteraan mereka akan dapat tercapai. Salah satu pola pemikiran yang seperti inilah yang menyebabkan transformasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri. Yang menjadi alasan lain, selain alasan diatas adalah karena selama ini petani Indonesia kebanyakan masih menggunakan cara tradisional untuk mengolah lahan pertaniannya. Sehingga produktifitasnya pun masih belum optimal. Dari sini dapat diketahui ketika produktifitas petani tersebut belum optimal, maka pendapatan dari petani tersebut juga masih kurang bisa optimal untuk meningkatkan kesejahteraannya. sederhana dapat dikatakan bahwa industrialisasi yang terjadi di Indonesia telah menyebabkan pemiskinan sektor pertanian. Dengan demikian pembangunan ekonomi yang terjadi di Indonesia lebih menguntungkan sektor industri atau perkotaan, mengingat pertanian pada umumnya dilaksanakan di perdesaan. Implikasi lebih lanjut adalah industrialisasi di Indonesia telah menyebabkan ketimpangan yang melebar antara sektor pertanian dan industri atau juga dapat ditafsirkan telah meningkatkan ketimpangan antara wilayah perdesaan dengan wilayah perkotaan. Hal ini mendukung pendapat bahwa kebijaksanaan pembangunan Indonesia selama ini telah berbias pada kepentingan perkotaan. Meningkatnya tenaga kerja yang menumpuk di sektor pertanian/perdesaan memperlemah kapasitas pertanian Indonesia. Hal ini diperlihatkan oleh makin meningkatnya jumlah petani gurem dan rusaknya sumberdaya pertanian secara keseluruhan. Kondisi ini tentu akan membahayakan ketahanan pangan dan kemampuan Indonesia dalam menghasilkan produk-produk pertanian lainnya pada masa yang akan datang. Selanjutnya, menumpuknya tenaga kerja di sektor pertanian yang tidak seimbang dengan kemampuan sektor ini untuk memberikan penghidupan yang layak bagi para petani dan tenaga kerja pertanian, bukan hanya akan meningkatkan pengangguran dan kemiskinan di perdesaan serta meningkatkan kesenjangan desa-kota dan pertanian-industri, juga akan melumpuhkan perekonomian nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, atas dasar fakta di atas, prioritas atau fokus pembangunan ekonomi mendatang bukan hanya berada di pertanian atau pendalaman struktur industri, tetapi juga membangun proses industrialisasi yang mampu mengubah pola transformasi ekonomi ke arah transformasi ekonomi yang menghasilkan pola perubahan struktural yang akan memperkuat ekonomi Indonesia pada masa mendatang. Dampak yang timbul dari adanya transformasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri adalah sebagai berikut: a). Semakin menurunnya produktifitas akan hasil pertanian yang disebabkan oleh semakin berkurangnya tenaga kerja yang bekerja di bidang pertanian. b). Semakin terpuruknya sektor pertanian Indonesia karena adanya teransformasi tenaga kerja. c). Terjadinya krisis pangan dalam negeri karena produktifitas tanaman pengan menurun. d). Munculnya pengangguran struktural yang tidak mungkin tertampung seluruhnya pada sektor industri dan jasa.

8.    Jelaskan, kenapa terjadi kesenjangan spasial dalam pemerataan pendapatan antara masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan? Beri contoh agar lebih jelas maksudnya! Apakah sama Pola dan Perilaku Konsumsi masyarakat pedesaan dengan perkotaan? Jelaskan dan beri contoh!

Penyebab adanya kesenjangan spasial dalam pemerataan pendapatan antara masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan diantaranya adalah bahwa masyarakat pedesaan dan perkotaan memiliki perbedaan corak tipe pekerjaan dan mata pencaharian. Pada masyarakat pedesaan umumnya jenis pekerjaan yang ada adalah homogen atau sejenis. Masyarakat pedesaan memiliki budaya dan lingkungan sosial yang cenderung sama, adanya interaksi antar warga desa tersebut terwujud dalam pola mata pencaharian. Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai petani, nelayan, pedagang kecil-kecilan, dan koperasi. Dilihat dari jenis pekerjaan itulah dapt dianalisis bahwa pekerjaan yang mereka miliki rata-rata memberikan hasil yang sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari dan untuk membeli keperluan mata pencaharian mereka seperti pupuk, benih, traktor, perahu nelayan, dan lain-lain. Berbeda dengan masyarakat kota yang memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi dari berbagai sisi terutama mata pencaharian. Meskipun kondisi di desa juga sebagian terdapat heterogenitas akan tetapi sangatlah kecil jumlahnya. Di masyarakat kota yang memiliki heterogenitas tersebut berbagai macam pekerjaan mulai dari yang berpenghasilan sangat kecil hingga sangat besar berkumpul. Arus perputaran uang pun sangat cepat sehingga tingkat pendapatan di kota jauh lebih tinggi dibanding di desa. Sebagai contoh kesenjangan pendapatan antara penduduk desa dengan penduduk kota yaitu seorang petani yang rata-rata berpenghasilan 500.000 per bulan akan sangat jauh berbeda dengan seorang direktur perusahaan yang memiliki penghasilan 1 miliar per bulan. Tetapi bukan hanya itu, tingkat jumlah orang bekerja di desa dengan di kota juga menggambarkan kesenjangan tersebut, di perkotaan rata-rata jumlah orang yang bekerja dan berpenghasilan tetap  biasanya lebih tinggi dibanding di desa. Pola dan perilaku konsumsi masyarakat pedesaan dengan perkotaan tentunya tidak sama, pada masyarakat pedesaan konsumsi cenderung pada hanya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, biaya kesehatan, dan pengeluaran rutin untuk kebutuhan normal sehari-hari. Mereka cenderung tidak mengeluarkan uang untuk kebutuhan aktualisasi diri dan barang mewah untuk kepuasan diri. Jika ada mereka mungkin pada zaman sekarang mengeluarkan tambahan untuk barang sekunder seperti sepeda motor dan alat komunikasi yang perlahan bergeser fungsinya menjadi kebutuhan pokok pada zaman sekarang. Akan tetapi mungkin hal ini agak mulai bergeser pada zaman sekarang dimana pada saat ini mulai banyak sarana prasarana modern yang memasuki desa seperti handphone, internet, dan lain sebagainya. Perlahan tapi pasti pola kehidupan mereka berubah sedikit demi sedikit menjadi condong mengikuti trend dengan semakin derasnya informasi. Sedangkan pola konsumsi pada masyarakat kota berbeda secara garis besar dibanding pola masyarkat desa. Pola yang secara umum dijumpai pada masyarakat desa yaitu pola konsumsi mereka yang lebih mengutamakan kualitas/gizi dibanding kuantitas, dengan informasi yang terus datang setiap hari mereka menggunakan pendapatan mereka tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup saja, tetapi juga untuk tabungan, biaya asuransi, benda-bendamewah, dan untuk aktualisasi diri. Akan tetapi tidak semua penduduk yang tinggal dapat menerapkan gaya hidup seperti itu, Karena tingkat pengangguran di kota juga tak kalah besar dengan tingkat orang yang bekerja, dengan kata lain di kota sendiripun terdapat ketimpangan pendapatan secara internal.

9.    Dalam perdagangan internasional (EX-IM), Bagaimana pengaruh pasar global/bebas terhadap pola dan perilaku pengeluaran konsumsi masyarakat Indonesia saat ini dan yang akan datang?  Jelaskan!

Adanya perdagangan internasional (ekspor-impor) tentunya mempunyai pengaruh yang positif dan negatif bagi Negara Indonesia. Khususnya terhadap pola dan perilaku pengeluaran konsumsi masyarakat Indonesia. Dengan adanya pasar global atau pasar bebas, produk-produk dari luar negeri bisa bebas keluar-masuk ke Indonesia, demikian juga dengan  produk lokal dari Indonesia pun bisa bebas keluar-masuk ke Negara-negara lainnya di seluruh dunia. Semakin banyak produk-produk luar negeri yang masuk ke Indonesia, maka semakin banyak pula pilihan barang-barang yang akan dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap pola dan perilaku konsumsi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia harus pintar dalam membeli produk-produk yang tersedia di pasaran. Di pasar, produk dari luar negeri dan produk lokal saling bersaing, baik dalam segi kualitas maupun segi harga. Belum tentu semua produk buatan luar negeri memiliki kualitas yang bagus, dan belum tentu pula produk-produk lokal yang harganya mahal mempunyai kualitas yang bagus juga. Jadi dalam menghadapi pasar global, masyarakat Indonesia perlu lebih selektif  lagi dalam mengkonsumsi barang atau jasa yang ada di pasaran. Dengan pendapatan per kapita yang tidak begitu besar, untuk kedepannya masyarakat Indonesia harus bisa menggunakan pendapatannya secara efisien dalam mengkonsumsi produk-produk yang ada di pasar yang mana di dalamnya terdapat produk dari berbagai Negara di dunia dengan berbagai tingkat harga dan kualitas yang berbeda-beda. Namun, perlu ditekankan pula agar masyarakat Indonesia tidak terlalu dimanjakan dengan adanya produk-produk dari luar negeri. Mereka juga harus bisa menghargai produk-produk yang dihasilkan oleh Indonesia agar Negara kita tidak tertinggal dengan Negara lain. Contohnya: tidak memalsukan produk dalam negeri dan membeli produk dalam negeri yang asli.

10. Mengapa para investor (PMA, PMDN) kurang tertarik untuk menanamkan modalnya pada sub sector pertanian TP? Jelaskan tindakan/ kebijakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah untuk melindungi dan meningkatkan kemakmuran petani TP?

Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil bumi terutama bahan makanan. Sektor pertanian khususnya tanaman pangan sangat berkembang dengan baik. Di daerah Jawa yang memiliki tanah dan iklim yang mendudkung tumbuh berkembangnya sektor pertanian menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor. Padi bahkan sudah menjadi komoditas ekspor Indonesia yang mendunia, begitu juga dengan apel Malang yang merambah pasar luar negeri. Dahulu Indonesia juga terkenal dengan hasil tembakaunya yang berkualitas, selain itu tanaman teh juga tumbuh subur di Jawa. Oleh karena itulah pemerintah berupaya melindungi produk pertanian tersebut dengan cara melarang investasi terhadap tanaman pangan yang ada di pulau Jawa, investasi diperbolehkan tetapi berlaku bagi tanaman pangan di pulau luar Jawa seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan pulau lain di Indonesia. Meski kondisi tanah dan iklim di pulau luar Jawa tersebut tergolong baik, namun hasil yang diperoleh masih kalah dengan hasil pertanian di Pulau Jawa sehingga menyebabkan investor kurang begitu tertarik untuk menanamkan investasi bagi tanaman pangan, mereka hanya tertarik untuk menanamkan investasi terhadap tanaman pangan pangan di pulau Jawa. Luasnya lahan pertanian di Jawa Barat,  sangat diminati para investor asing untuk berinvestasi di bidang tanaman pangan. Hal itu dikatakannya menanggapi keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 dan 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan. Dalam Perpres yang dikeluarkan 3 Juli 2007 itu salah satunya membolehkan investasi asing memiliki saham hingga 95 persen untuk budidaya padi, jagung, ubi kayu dan tanaman pangan lain yang luasnya lebih dari 25 hektar (ha). Anton menyatakan, pada dasarnya Departemen Pertanian sangat membuka peluang yang lebar terhadap investasi asing yang akan menggarap budidaya tanaman pangan, Oleh karena itu pihaknya dalam waktu dekat akan mengeluarkan aturan setingkat Keputusan Menteri mengenai investasi asing pada sektor tanaman pangan. Pihaknya membuka peluang lebar bagi investasi asing yang akan mengembangkan komoditas padi, jagung ataupun tanaman pangan lain di luar Jawa karena lahannya masih terbuka luas serta sedikit petani yang terlibat dalam budidayanya. Anton mengakui, pemerintah tidak bisa menutup terhadap investasi asing di sektor pertanian karena tanpa investor sulit untuk mengembangkan usaha agribisnis, terutama tanaman pangan. Oleh sebab itu Pihaknya meminta masyarakat untuk tidak khawatir terhadap masuknya investasi asing di sektor pertanian, termasuk tanaman pangan akan mendesak pengusaha dalam negeri atau pun petani karena masih akan ada kerjasama. Selain itu, harus ada aturan yang jelas agar investasi pada sektor tanaman pangan tidak merugikan daerah. Kebijakan yang rencananya akan segera dikeluarkan tersebut sekaligus bertujuan melindungi dan memajukan kemakmuran tanaman pangan di Indonesia.

11. Produksi MIGAS RI sebanyak 916 ribu barrel/hari, kebutuhan MIGAS mencapai 1.5 juta barrel/hari. Dalam APBN-P harga MIGAS dipatok $.90 /barrel, sedangkan harga yang berkembang di pasar internasional sebesar $.103,20 /barrel. Ditanyakan: Apakah berpengaruh terhadap ; A). APBN-RI (. 1 = Rp. 10.000)? B). EX-IM BBM? C). Berapa yang dibayar oleh Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan MIGAS di DN? D). Subsidi yang diberikan Pemerintah? Jelaskan!

a). Kenaikan harga minyak dunia secara otomatis akan berpengaruh pada APBN-RI, karena pada saat ini negara Indonesia sudah tidak lagi menjadi negara pengekspor minyak. Hal ini disebabkan kerena produksi minyak Indonesia hanya mampu menghasilkan migas sebesar 960ribu barrel/hari, dan jumlah tersebut pun tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang mencapai 1,5 juta barrel/hari. Dan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri tersebut pemerintah harus mengimpor migas dari luar negeri. Dalam APBN-P harga migas dipatok sebesar $. 65 /barrel sedangkan harga migas yang ada di dunia mencapai $. 85,20 /barrel. Untuk menutupi selisih harga antara APBN-P dan harga minyak dunia maka pemerintah harus memberikan subsidi. Dari sebab-sebab itulah yang menyebabkan mengapa APBN-Ri menjadi membengkak. b). Setelah adanya kenaikan harga minyak dunia dan sudah jelas Indonesia tidak lagi mengekspor migas karena produksi migasnya yang rendah dan bahkan sampai tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri. Penghasilan minyak dalam negeri hanya mampu menghasilkan 960ribu barrel/hari sedangkan kebutuhan masyarakat Indonesia adalah 1,5 juta barel perhari. Untuk menutupi kekurangan kebutuhan migas dalam negeri, dengan terpaksa pemerintah harus mengimpor migas dari luar negeri yang diperkirakan sebesar 540ribu barrel/harinya. Tidak hanya itu, Indonesia juga telah memutuskan untuk tidak lagi bergabung dalam negara-negara pengekspor minyak yang tergabung dalam OPEC. c). Yang harus dibayar pemerintah RI untuk memenuhi migas dalam negeri adalah

Kebutuhan DN         = 1.500.000 barrel/hari

Produksi Migas R1   =    916.000 barrel/hari _

                                 =    584.000 barrel/hari x $. 103,20/barrel

                                 = $. 60.268.800 barrel/hari = Rp. 602.268.800.000

Jadi yang harus dibayar oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan migas dalam negeri adalah Rp. 602.268.800.000,-/hari. d). Subsidi yang diberikan pemerintah cenderung lebih besar karena dalam APBN-RI harga minyak hanya dipatok sebesar $. 90/ barrel, sedangkan harga minyak dunia sebesar $. 103,20 /barrel. Dan besarnya subsidi dapat dirinci sebagai berikut:

= Kebutuhan DN x Harga Minyak Dunia

= 584.000 barrel/hari x $. 103,20/barrel = $. 60.268.800 barrel/hari

= Kebutuhan DN x Harga Minyak APBN

= 584.000 barrel/hari x $. 90/barrel = $. 52.560.000 barrel/hari

Jadi Subsidi yang diberkan pemerintah adalah

= $. 60.268.800 - $. 52.560.000 = $. 7.708.800 = Rp. 77.088.000.000

Jadi besar subsidi yang harus diberikan oleh pemerintah sebesar Rp 77.088.000.000 /hari.

12. Terjadinya krisis global dimana bisnis finance mulai dari Inggris sampai dengan USA mengalami kemerosotan antara 4-6%, pengaruhnya sangat besar sekali terhadap perekonomian Indonesia. A). Mengapa Pemerintah RI mengambil kebijakan saat itu dengan menutup beberapa hari kegiatan BEI? B). Mengapa saat itu konversi Rupiah terhadap Dollar malahan merosot? C). Apa berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada semester I 2009? Jelaskan!

a). Pasar  modal mengukir sejarah baru, hampir semua media masa memasang halaman utamanya dengan masalah pasar modal sehingga orang yang semula awam sama sekali dengan pasar modal pun mencoba menerka-nerka dan kalaupun mereka belum mengerti mulai bertanya kenapa dengan pasar modal? Sedangkan bagi mereka yang sudah akrab dengan pasar modal yang sering disebut  Investor  karena menginvestasikan uang mereka diberbagai surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal sekarang ini sedang  resah . Potensi kerugian yang sangat besar membayangi para investor di seluruh dunia, begitu juga di Indonesia. Hal ini disebabkan karena adanya kemerosotan bisnis finance dari Inggris sampai USA dengan nilai kemerosota 4-6%.  Pasar modal sebagai alternatif investasi dan sekaligus salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha saat ini memang sedang menghadapi masalah besar. Saham sebagai salah satu instrumen pasar modal harganya telah jatuh dengan sangat tajam, dalam kurun waktu kurang enam bulan bisa turun lebih dari tiga puluh persen. Sebagai contoh kalau orang mempunyai saham PT Aneka TambangTbk pada 10 April 2008 dengan harga Rp 2.975 per lembar maka sekarang harganya tinggal Rp 1.050 per lembar atau turun 64%, sedangkan untuk saham PT IndosatTbk pada 10 April 2008 harganya Rp 6.450 sekarang menjadi Rp 3.950 atau turun 38%. Indek Harga Saham Gabungan (IHSG) sebagai tolok ukur kinerja harga-harga saham di Bursa Efek Indonesia pada 10 April 2008 pada posisi 2.235  dan pada tgl 8 Oktober 2008 tinggal 1.451 atau telah turun 35%. Padahal IHSG juga dianggap sebagai ukuran perkembangan perekonomian suatu negara. Untuk itulah Pemerintah melalui Bursa Efek Indonesia (BEI)  sampai menghentikan sementara perdagangan saham-saham di Bursa pada 8 Oktober 2008 yang lalu ketika Bursa sedang berjalan kurang dari dua jam atau tepatnya jam 11.08 WIB karena IHSG telah turun 10,08%. BEI menilai transaksi sudah tidak rasional lagi. Transaksi pada saat itu memang lebih diwarnai kepanikan yang luar biasa oleh para investor karena bursa-bursa dunia mengalami penurunan yang sangat tajam juga (rata-rata 7 %). Investor tak lagi melihat fundamental perusahaan yang sahamnya diperdagangkan, mereka berebut menjual saham yang masih mereka pegang berapapun ada pihak yang mau beli. Mereka ingin dapat uang tunai dulu tidak perduli berapapun kerugiannya. Padahal secara normal bahwa harga saham dipengaruhi oleh kinerja atau fundamental perusahaannya, kalau kinerja perusahaan bagus maka harga sahamnya naik dan sebaliknya. Namun hal tersebut memang bukan bersifat mutlak karena kondisi makro ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga perbankan dan faktor keamanan  juga berpengaruh terhadap naik turunnya harga-harga saham. Sumber Penyebab Pemerintah menutup BEI untuk beberapa hari: Kali ini sumber penyakit yang menyebabkan Krisis Keuangan Global dimulai dari Amerika Serikat sebagai negara yang sering dijadikan  panutan  oleh negara lain dalam banyak hal. Lembaga-lembaga keuangan ternama dan punya pengalaman panjang runtuh dan bahkan beberapa diantaranya bangkrut. Mereka rugi besar karena memperdagangkan surat-surat berharga berisiko tinggi. Rata-rata  lembaga keuangan tersebut juga sudah go public yang sahamnya diperjual belikan di Bursa Efek (walupun belum di Bursa Efek Indonesia) sehingga berpengaruh langsung terhadap harga sahamnya. Selain itu karakter  pasar modal adalah selalu bereaksi lebih cepat terhadap segala kemungkinan kondisi ekonomi dan situasi keuangan yang akan datang. Wall Street sebagai pusat Bursa Efek di AS bereaksi negatif atas masalah yang dihadapi perusahaan-perusahaan tersebut. Indeks Dow Jones yang sering digunakan sebagai tolok ukur Bursa di AS rontok sekitar 31%  dalam kurun waktu enam bulan dari 12.527 dan 9 Oktober 2008 tinggal 8.598.  Kondisi ini  cepat menjalar ke bursa-bursa dunia yang lain termasuk Bursa Efek Indonesia sebagai konsekuensi Pasar bebas yang kita anut. Karena dari  yang bertransaksi di Bursa Efek Indonesia adalah juga investor asing, maka ketika investor asing yang sedang membutuhkan likuiditas untuk kepentingan perusahaannya mau tidak mau menjual saham-saham yang ada di Indonesia juga untuk mendapatkan dana, begitu banyaknya saham yang dijual maka tentu saja harga-harga saham jadi turun tajam.  Bagi Investor lokal yang tidak tahan dan mempunyai kebiasaan  mengikuti  investor asing turut menjual  juga saham mereka, sehingga menambah laju jatuhnya harga saham di Bursa Efek Indonesia. Jika semua investor baik asing maupun lokal banyak yang menjual sahamnya, maka secara otomatis akan menghambat laju pembangunan di Indonesia. Itulah alasan mengapa pada saat itu Pemerintah menutup sementara Bursa Efek Indonesia (BEI). b). Pada saat itu konversi rupiah terhadap dollar merosot dikarenakan banyak investor dan pemilik uang dollar yang menukarkan uang mereka dengan rupiah. Mereka takut nilai tukar dollar akan semakin turun. Dengan semakin banyak orang yang menukarkan dollarnya dengan rupiah membuat nilai rupiah menjadi turun. c). Pengaruh krisis global terhadap pertumbuhan ekonomi pada semester I 2009-2010 yaitu kurs dollar semakin hari semakin merosot, sehingga menyebabkan banyak pengusaha dan investor baik asing maupum lokal mengalami kesulitan dalam segi financial dan menyebabkan perusahaannya bangkrut. Dengan semakin banyaknya pengusaha dan investor yang bangkrut menyebabkan terhambatnya pembangunan yang dilakukan di setiap Negara di dunia karena kurangnya modal untuk melaksanakan pembangunan, terutama di Negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia. Hal ini disebabkan untuk memajukan perekonomian di Indonesia saat ini, Indonesia masih bergantung pada modal-modal yang ditanamkan para investor baik asing maupun lokal yang menanamkan modalnya di Indonesia.